Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan, reformasi birokrasi dilakukan dengan restrukturisasi organisasi. Hal ini dilakukan dengan merombak sejumlah jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Baik yang berada di kantor pusat maupun UPTP di daerah.
"Ini salah satunya untuk mendorong mereka menjadi tenaga profesional," kata Anwar Sanusi saat menyampaikan Roadmap Reformasi Birokrasi di BLK Padang, Jumat (12/3) lalu.
Dijelaskannya, dengan adanya reformasi birokrasi ini, Kemnaker lebih fokus dalam mengelola dan membina SDM ASN Ketenagakerjaan yang kompeten dan profesional, baik yang diperuntukan bagi Kemnaker, kementerian/lembaga lain, maupun pemerintah daerah.
Empat jabatan fungsional yang pembinaannya ada di Kemnaker adalah instruktur, pengawas ketenagakerjaan, mediator, dan pengantar kerja. Keempat jabatan fungsional tersebut adalah jabatan SDM yang dibutuhkan oleh dunia ketenagakerjaan.
"Ini adalah jabatan fungsional yang memang sangat dibutuhkan di ketenagakerjaan. Sehingga bukan hanya ada di Kementerian saja tenaga profesional ini berada, tapi juga di Kementerian lain, lembaga pemerintah lain, termasuk di pemerintah daerah," jelas Anwar Sanusi.
Dengan reformasi birokrasi ini, Anwar berharap ASN Kemnaker, khususnya para CPNS yang baru bergabung dengan Kemnaker, bekerja lebih keras, kreatif, dan inovatif dengan menjadikan kinerja sebagai target kerja. "Karena kalau jadi fungsional itu tergantung diri kita, kita rajin atau enggak. Kalau tidak rajin, sejak masuk sampai selesai ya di situ terus," tutur Sanusi.
Sedangkan reformasi BLK bertujuan, lanjut Anwar, untuk menjadikan pelatihan vokasi melalui BLK sebagai icon Kemnaker. Dalam hal ini Kemnaker menerapkan 6R yaitu reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, dan relationship.
"Saya ingin kita semakin bangga, semakin senang, untuk bekerja di tempat ini. Sehingga kita semakin memberikan yang terbaik bagi BLK, utamanya Kemnaker," pungkas Anwar Sanusi. (Azwar)
