Yogyakarta - Wartapembaruan.co.id ,Kapolri Jendral Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si bersama dengan beberapa pejabat utama Mabes Polri melakukan kunjungan ke Mapolda DIY. Sebelumnya Kapolri didampingi As Ops Kapolri, Kadivhumas, Kadivpropam, Karo Korwas PPNS dan Dirtipiter Bareskrim bersama dengan Panglima TNI melakukan kunjungan ke posko PPKM Mikro yang ada di Kalurahan Maguwoharjo Sleman.
Kapolri memberikan arahan langsung kepada pejabat utama Polda dan Kapolres jajaran Polda DIY di gedung Anton Sudjarwo dengan didampingi Kapolda DIY Irjen Pol Drs. Asep Suhendar, M.Si. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Arahan Kapolri tersebut diikuti pula oleh para pejabat utama Polres melalui video conference di Polres masing-masing.
Dalam sambutannya Kapolda DIY berharap dengan kedatangan Kapolri disela-sela tugasnya yang sangat padat, dapat menambah motivasi dan semangat anggota untuk melaksanakan tugas dalam penanganan Covid-19 dan Harkamtibmas. Kapolda menyampaikan tentang situasi kamtibmas wilayah Yogyakarta dan jajaran dan beberapa point tentang penanganan Covid-19 serta tindak lanjut 16 program prioritas Kapolri di Polda DIY dan jajaran.
Dalam arahannya Kapolri menyampaikan bahwa bersama Panglima TNI telah melaksanakan uji petik di Posko PPKM Mikro di Kalurahan Maguwoharjo. Kapolri memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polda DIY karena secara kelengkapan Posko, pengorganisasian, kesiapan SDM, sarana dan prasarana yang harus disiapkan termasuk juga pengaturan logistiknya dan bagaimana pengaturan terhadap yang melakukan isolasi mandiri atau yang harus diisolasi total sudah berjalan dengan baik.
Hal ini menjadi sangat penting mengingat Yogyakarta dikenal sebagai kota wisata, dan tentunya income terbesar adalah income yang terkait dengan sektor pariwisata, Namun tidak hanya dari sektor pariwisata saja tetapi juga dari sektor pertanian dan industri. Untuk itu kita semua harus bekerja keras untuk mengembalikan Yogyakarta menjadi situasi normal dan itu menjadi sangat penting. “ujarnya.
Langkah-langkah yang telah dilakukan Polda DIY dalam menindaklanjuti instruksi Presiden, salah satunya dengan pemberlakukan PPKM Mikro dan dari pantauan hasilnya signifikan dibandingkan dengan PSBB dan PPKM, untuk itu betul-betul harus dilanjutkan. Dengan pelaksanaan PPKM Mikro yang tepat bisa mempercepat turunnya penyebaran covid 19 menjadi kondisi normal. Hal ini bisa berjalan seiring dengan pelaksanaan kegiatan vaksinasi. Vaksinasi anggota Polri diutamakan bagi anggota yang mobilitasnya tinggi, seperti bhabinkamtibmas.
Selanjutnya Kapolri menyarankan bahwa disetiap hotel disiapkan alat-alat swab antigen, sehingga tamu-tamu yang masuk sudah dalam kondisi sehat, sehingga yang akan menginap dihotel sudah yakin bahwa akan aman, sehingga dapat meningkatkan gairah pariwisata. Selain itu juga dipintu-pintu terminal dan bandara diperketat. Kapolri juga mengapresiasi terhadap pembentukan Kampung Tangguh Nusantara. Vaksin massal telah dilaksanakan di Tanah Abang selanjutnya bisa dilakukan di pasar-pasar yang ada di Yogyakarta. Kapolri optimis dengan uji petik yang telah dilakukan di Posko PPKM Mikro Maguwoharjo Sleman maka Yogyakarta bisa kembali normal. Yogyakarta merupakan daerah bencana sehingga bisa ditambah dana kontijensinya.
Adapun penekanan Kapolri yaitu dalam melakukan penegakan hukum harus mempertimbangkan hak asasi manusia, mengurangi sikap arogansi tetapi tetap harus tegas dan humanis. Sesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan wilayah yang ada.Jika yang dilakukan Polri itu baik maka akan membawa isu yang positif terhadap Polri.
Polda telah memilah mana Polsek yang dijadikan lembaga resolusi yang hanya melakukan tugas-tugas pencegahan/preventif, dan kalau ada masalah diselesaikan dengan cara restoratif namun jika tidak bisa boleh dialihkan ke Polres namun sesuai aturan-aturan yang ada dan tidak merepotkan masyarakat. Maksimalkan tindakan pencegahan, sambang, kunjungan dan memberikan pemecahan masalah (problem solving) sehingga diharapkan masalah dapat cepat selesai. Kepastian hukum yang diberikan oleh Polri tidak selalu dianggap menjadi sebuah keadilan bagi masyarakat, sehingga harus betul-betul diperhatikan. Harus selektif dalam menerapkan UU ITE sehingga polarisasi yang terjadi di masyarakat dapat dihilangkan. Virtual Police diharapkan dapat betul-betul diberikan dengan modifikasi dari rekan rekan sehingga menarik dan tidak membosankan dan dapat diterima.
Mengintegrasikan sistem wilayah dengan sistem yang ada di pusat sehingga antara keduanya dapat terhubung dengan baik. Kapolri juga menyampaikan akan diturunkan tim untuk melakukan pemantauan apakah pelaksanakan kebijakan pusat sudah dilakukan dengan baik dilapangan. Pelayanan publik harus bisa memanfaatkan tekhnologi sehingga akan lebih cepat dan mudah serta memberikan kepuasan kepada masyarakat.
( hum polda DIY )
publis : kian tat
