WARTA PEMBARUAN ■ Covid-19 telah berlangsung sejak Maret 2020 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pelaku UMKM bersama-sama mengambil langkah pasti agar sesegera mungkin UMKM bisa pulih.
Hal itu ditegaskan Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit, pada acara Refleksi 2020 dan Outlook 2021, di Jakarta, belum lama ini.
“Kami mengharapkan tidak hanya pemerintah yang melakukan perbaikan database, kolaborasi, dan membuka berbagai akses bagi UMKM melalui berbagai kebijakan, tetapi UMKM juga harus konsolidasi, digitalisasi, kreatif, serta inovatif berbasis R&D”, papar Victoria.
Bagi Victoria, sektor yang sangat potensial untuk digarap adalah sektor pertanian. “Kita lihat data, sektor pertanian ini trennya tetap positif. Terakhir di Q3 2020 angkanya di 2.15%. Ini potensi. Pangan itu tetap dibutuhkan meski pandemi menerjang," tutur Victoria.
Apalagi, lanjut Victoria, UMKM merupakan sektor yang harus pulih lebih dulu. Karena, 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM dan penyerapan tenaga kerjanya mencapai 97%. "Masyarakat harus terlibat secara nyata, yakni dengan belanja produk UMKM supaya ekonomi bisa tetap bergulir," imbuh Victoria.
Menurut Victoria, pemerintah telah melakukan berbagai kolaborasi. Diantaranya, alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp123,46 triliun untuk UMKM dan berbagai program lintas stakeholders telah ditempuh sebagai langkah gotong-royong untuk memastikan UMKM bertahan di tengah dampak COVID-19 yang kian menyesakkan.
KemenKopUKM juga telah melakukan enam program PEN khusus UMKM, mulai dari Restrukturisasi Usaha hingga Banpres Produktif, 3,4 juta unit UMKM onboarding, Rp303 triliun potensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), dan Rp35 triliun potensi belanja BUMN, 27 juta masker UMKM senilai Rp150 miliar, kolaborasi 9 Agregator untuk pemenuhan 7 komoditas pangan masyarakat dari KUMKM melalui 9 Klaster Pangan BUMN (Azwar).
